"Praktik korupsi dari pusat hingga daerah semakin meluas karena demokrasi di negara kita sudah mengarah pada demokrasi kriminal. Segala sesuatunya diukur dengan uang. Para pemimpin akhirnya dicetak menjadi mesin pengumpul uang oleh masing-masing partai yang mengusungnya," katanya di Denpasar, kemarin.
Akibat praktik demokrasi kriminal itu, lanjut dia, saat ini untuk maju menjadi calon bupati/wali kota dibutuhkan modal Rp 5-10 miliar, sedangkan calon gubernur setidaknya harus menyediakan uang Rp 50-500 miliar.
"Bukan menjadi rahasia lagi, akhirnya para kepala daerah ketika telah menjabat, tidak segan melakukan tindak korupsi untuk mempercepat balik modal dan membiayai parpolnya. Tindakan ini harus distop, jika tidak ingin semakin banyak keuangan negara yang dirugikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.
Jika dibiarkan, maka lingkaran "setan" praktik korupsi di Indonesia akan menjadi bertambah panjang. "Saat ini saja, sekitar 30 persen bupati/wali kota di Indonesia dan 20 persen gubernur harus masuk penjara atas dugaan korupsi," ujarnya.
Menurut dia, dengan partai politik telah dibiayai negara, diharapkan para politikus tidak lagi merampok uang negara. Korupsi di Indonesia dewasa ini bahkan sudah timbul sejak tahap perencanaan atau pembahasan di lembaga legislatif.
"Negara-negara di Eropa telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut dan terbukti berhasil meminimalisasi praktik korupsi. Misalkan untuk membiayai semua parpol dibutuhkan Rp5 triliun, itu akan menyelamatkan bertriliun-triliun uang negara sehingga dana pembangunan pun dapat lebih diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Meskipun demikian, Ramli meminta pemerintah tetap mematuhi mekanisme audit yang memenuhi persyaratan tertentu.
"Bisa saja dibuat ketentuan, parpol haruslah mencalonkan kader-kadernya yang jujur untuk maju menjadi kepala daerah. Jika ternyata ketika memimpin terbukti melakukan korupsi dan masuk penjara, konsekuensinya partai harus siap pembiayaannya dipotong," ucapnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah seyogyanya juga membiayai iklan parpol karena jika diberikan kebebasan, maka iklan parpol justru makin menyesatkan rakyat.
0 Komentar
Tinggalkan Sedikit Pesan Saran dan Kesan
Penulisan markup di komentar